Dewan Senat Pertimbangkan Amandemen Etika Baru untuk Regulasi Pasar Kripto

Kelompok Demokrat di Senat AS tengah mempersiapkan serangkaian amandemen yang dirancang untuk memperkuat pengawasan etika dalam pembentukan hukum pasar cryptocurrency. Para legislator ini khawatir bahwa tanpa perlindungan yang ketat, regulasi kripto bisa justru memberi celah bagi pejabat publik untuk menguntungkan diri dari aset digital. Situasi ini menjadi semakin mendesak dengan semakin banyaknya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka, khususnya terkait dengan keterlibatan dalam platform kripto tertentu yang dilaporkan menguntungkan secara finansial.

Perlawanan Demokrat Terhadap Konflik Kepentingan Publik

Amandemen utama yang diajukan Senator Michael Bennet bertujuan mengintegrasikan standar etika aset digital ke dalam undang-undang pasar yang lebih luas. Proposal ini akan mencegah pejabat pemerintah AS memperoleh keuntungan finansial dari bisnis terkait kripto selama masa jabatan mereka. Senator Elizabeth Warren dan koleganya secara konsisten menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa ketentuan kripto tidak memungkinkan praktik self-dealing oleh pejabat terpilih atau pengambil kebijakan senior. Langkah ini merespons kekhawatiran yang berkembang mengenai keterlibatan beberapa tokoh pemerintah dengan proyek kripto bernilai besar, yang dilaporkan secara signifikan meningkatkan kekayaan pribadi mereka.

CFTC dan Tantangan Pengawasan Kripto yang Belum Sempurna

Amandemen kedua, yang diajukan Senator Amy Klobuchar, mengusulkan penundaan implementasi hukum sampai Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mencapai kapasitas penuh. Saat ini, CFTC hanya didukung oleh ketua, sementara empat kursi komisaris lainnya masih kosong tanpa jadwal pengangkatan yang jelas. Para pendukung amandemen ini berpendapat bahwa melaksanakan pengawasan kripto yang ekstensif tanpa komisi yang lengkap akan melemahkan efektivitas penegakan dan konsistensi regulasi. Kondisi organisasi yang tidak lengkap ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan pengawasan yang solid dan dapat dipercaya oleh pelaku pasar.

Perluasan Skop Legislasi di Luar Sektor Kripto

Senator Demokrat lainnya—Roger Marshall, Dick Durbin, dan Peter Welch—mengajukan amandemen yang berusaha menghubungkan Undang-Undang Kompetisi Kartu Kredit dengan undang-undang ini. Proposal mereka melarang jaringan pembayaran dan bank penerbit untuk memberlakukan perjanjian eksklusivitas pada kartu kredit. Langkah ini mencerminkan bagaimana debat mengenai struktur pasar kripto telah berkembang menjadi medan pertempuran yang lebih luas tentang regulasi keuangan, kebijakan persaingan, dan perlindungan konsumen secara keseluruhan.

Hambatan dan Ketidakpastian dalam Proses Legislasi

Proses markup Senat yang dijadwalkan menghadapi tantangan ganda. Sebelumnya, sidang sudah ditunda akibat perselisihan tentang batasan stablecoin dan ketentuan keuangan terdesentralisasi—perpecahan yang menyebabkan Coinbase menarik dukungannya terhadap proposal legislasi ini. Kini, prakiraan cuaca buruk yang mencakup badai salju besar di Washington, DC, menambah ketidakpastian dan berpotensi menyebabkan penundaan tambahan. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, undang-undang ini tetap menjadi salah satu inisiatif regulasi kripto paling diperhatikan di Kongres, dengan peserta industri memandangnya sebagai langkah krusial menuju kejelasan regulasi jangka panjang bagi sektor kripto Amerika Serikat.