Bank sentral Ghana sedang bergerak untuk mengatur aset virtual, mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk mendorong inovasi kripto yang bertanggung jawab sambil menjamin tingkat persaingan yang adil bagi semua lembaga keuangan.
Menyeimbangkan Inovasi dan Kompetisi
Bank of Ghana (BOG) telah mengakui bahwa saat ini negara tersebut belum memiliki kerangka hukum khusus untuk mengatur penyedia layanan aset virtual (VASPs). Sikap kebijakan mereka terhadap aset virtual digambarkan sebagai “tidak secara eksplisit bermusuhan maupun secara eksplisit bersahabat.” Namun, bank sentral menegaskan bahwa perkembangan terbaru, termasuk perubahan standar Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2019, berarti bahwa “aset virtual tidak lagi dapat dibiarkan di luar lingkup regulasi.”
Dalam sebuah dokumen yang menguraikan posisi kebijakan mereka yang dirilis pada 5 November, BOG menyatakan bahwa Ghana bertujuan untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem aset virtual sambil memastikan tingkat persaingan yang adil bagi peserta lama maupun baru di sektor keuangan.
Rilis ini mengikuti pengumuman sebelumnya dari bank sentral tentang rencana untuk memberikan lisensi kepada VASPs yang beroperasi di negara tersebut. Seperti yang dilaporkan pada Juli, pemerintah Ghana sedang menyiapkan draf undang-undang untuk membentuk kerangka regulasi bagi VASPs, dengan harapan lisensi dapat membantu menghasilkan pendapatan bagi negara.
Sementara itu, dokumen kebijakan menguraikan pendekatan yang harus diikuti oleh kerangka regulasi yang diusulkan.
“Tindakan regulasi harus seimbang terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas aset virtual. Setiap penggunaan aset virtual harus ditinjau dari perspektif risiko, dengan pengakuan bahwa tidak semua aktivitas membawa tingkat ancaman atau dampak sistemik yang sama,” bunyi dokumen kebijakan bank tersebut.
Risiko utama yang diidentifikasi meliputi potensi dampak terhadap kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan integritas pasar. Dokumen tersebut juga menyerukan kolaborasi berkelanjutan di antara lembaga regulasi untuk memastikan kebijakan dan pengawasan yang koheren.
Akhirnya, BOG menyoroti perlunya meningkatkan literasi keuangan tentang aset virtual, mendesak pendidikan konsumen yang lebih besar untuk mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan digital yang lebih aman dan lebih berpengetahuan.
FAQ 💡
Apa sikap Ghana saat ini terhadap aset virtual? Bank of Ghana mengatakan kebijakannya netral, tidak bermusuhan maupun secara eksplisit bersahabat.
Mengapa regulasi menjadi prioritas sekarang? BOG mengutip standar FATF tahun 2019, menegaskan bahwa aset virtual tidak dapat dibiarkan di luar pengawasan.
Langkah apa yang diambil Ghana? Pemerintah berencana memberikan lisensi kepada VASPs dan memperkenalkan draf undang-undang regulasi.
Risiko apa yang diawasi regulator? Mereka menyoroti ancaman terhadap kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dokumen Kebijakan Bank Sentral Ghana Meminta Regulasi Berbasis Risiko terhadap Aset Virtual
Bank sentral Ghana sedang bergerak untuk mengatur aset virtual, mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk mendorong inovasi kripto yang bertanggung jawab sambil menjamin tingkat persaingan yang adil bagi semua lembaga keuangan.
Menyeimbangkan Inovasi dan Kompetisi
Bank of Ghana (BOG) telah mengakui bahwa saat ini negara tersebut belum memiliki kerangka hukum khusus untuk mengatur penyedia layanan aset virtual (VASPs). Sikap kebijakan mereka terhadap aset virtual digambarkan sebagai “tidak secara eksplisit bermusuhan maupun secara eksplisit bersahabat.” Namun, bank sentral menegaskan bahwa perkembangan terbaru, termasuk perubahan standar Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2019, berarti bahwa “aset virtual tidak lagi dapat dibiarkan di luar lingkup regulasi.”
Dalam sebuah dokumen yang menguraikan posisi kebijakan mereka yang dirilis pada 5 November, BOG menyatakan bahwa Ghana bertujuan untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem aset virtual sambil memastikan tingkat persaingan yang adil bagi peserta lama maupun baru di sektor keuangan.
Rilis ini mengikuti pengumuman sebelumnya dari bank sentral tentang rencana untuk memberikan lisensi kepada VASPs yang beroperasi di negara tersebut. Seperti yang dilaporkan pada Juli, pemerintah Ghana sedang menyiapkan draf undang-undang untuk membentuk kerangka regulasi bagi VASPs, dengan harapan lisensi dapat membantu menghasilkan pendapatan bagi negara.
Sementara itu, dokumen kebijakan menguraikan pendekatan yang harus diikuti oleh kerangka regulasi yang diusulkan.
“Tindakan regulasi harus seimbang terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas aset virtual. Setiap penggunaan aset virtual harus ditinjau dari perspektif risiko, dengan pengakuan bahwa tidak semua aktivitas membawa tingkat ancaman atau dampak sistemik yang sama,” bunyi dokumen kebijakan bank tersebut.
Risiko utama yang diidentifikasi meliputi potensi dampak terhadap kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan integritas pasar. Dokumen tersebut juga menyerukan kolaborasi berkelanjutan di antara lembaga regulasi untuk memastikan kebijakan dan pengawasan yang koheren.
Akhirnya, BOG menyoroti perlunya meningkatkan literasi keuangan tentang aset virtual, mendesak pendidikan konsumen yang lebih besar untuk mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan digital yang lebih aman dan lebih berpengetahuan.
FAQ 💡